Organisasi profesi yang mewadai para Ahli Gizi, bain Nutrisionis maupun Dietisien yang dikenal dengan nama Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Indonesian Nutrisionist and Dietitian Association.

Organisasi profesi ini pertama kali didirikan pada tanggal 13 Januari 1957 dengan nama awal Persatuan Ahli Nutrisionis Indonesia. Selanjutnya dilakukan penyempurnaan pada tanggal 26 Mei 1960.

Seiring perkembangan zaman, organisasi ini mengalami beberapa perubahan nama hingga akhirnya pada tanggal 19 November 1989 secara resmi dikenal dengan nama Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI).

PERSAGI berkedudukan di Jakarta dan telah terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan nomor daftar 00091007.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berkedudukan di Daerah Khusus Jakarta, ditingkat daerah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) berkedudukan di Ibukota Provinsi dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

Makna Lambang PERSAGI

• Perisai berwarna biru tua: Merupakan simbol daya tahan tubuh yang diperoleh dari keseimbangan asupan gizi sebagai perwujudan dari semboyan Svastha Harena yang berarti Kesehatan melalui Makanan;
• Warna biru: Melambangkan percaya diri, kedalaman, kesetiaan, bijaksana, kecerdasan, dipercaya dan bertanggung jawab;
• Warna kuning keemasan: Melambangkan kematangan dan optimisme;
• Warna putih: Melambangkan kebersihan dan kemurnian;
• Gambar padi yang telah menguning: Melambangkan kedewasaan dan kesatuan tekad anggota PERSAGI, dalam menuju gizi seimbang bagi setiap rakyat Indonesia;
• Jumlah padi lima butir yang telah menguning: Melambangkan lima kelompok pangan yang berkualitas, yang artinya sebagai sumber karbohidrat, sumber protein, sumber sayur sayuran, sumber buah buahan dan kelompok bahan pangan yang dikonsumsi secara seimbang.
• Lima butir padi: Melambangkan kesetiaan PERSAGI terhadap lima sila PANCASILA.

Hingga saat ini, PERSAGI terus berkomitmen menjalankan berbagai inisiatif nasional maupun daerah, merumuskan standar keahlian gizi, dan melindungi praktik keprofesian ahli gizi secara hukum di seluruh Nusantara.

Misi

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) merupakan pedoman tertinggi yang mengatur seluruh tata kelola Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI). Dokumen ini menjadi dasar hukum dalam menjalankan setiap program kerja, pengambilan keputusan tingkat nasional, hingga pembentukan pengurus di tingkat daerah.

Pokok-Pokok Ketetapan

Berikut adalah beberapa ruang lingkup utama yang dicakup di dalam AD/ART:

• Asas dan Tujuan Organisasi: Berlandaskan Pancasila, berorientasi penuh pada kesehatan gizi bangsa.
• Keanggotaan: Tatacara, syarat menjadi anggota biasa, luar biasa, dan kehormatan. Serta mengatur hak dan kewajiban masing-masing tingkatan anggota.
• Struktur Pengurusan: Batasan wewenang Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
• Musyawarah & Kongres: Tata laksana rapat tingkat tinggi organisasi dan kongres pemilihan ketua.
• Keuangan & Harta Benda: Transparansi serta sumber pendanaan operasional organisasi profesi yang sah.

Hirarki Pengambilan Keputusan dan Peraturan

(1) Hirarki pengambilan keputusan organisasi adalah sebagai berikut:

• Kongres Nasional;
• Kongres Nasional Luar Biasa (KLB);
• Rapat Kerja Nasional;
• Rapat Pleno DPP;
• Kongres Daerah;
• Rapat Pleno Daerah;
• Kongres Cabang; dan
• Rapat Pleno Cabang.

(2) Hirarki Peraturan Organisasi adalah sebagai berikut:

• AD dan ART;
• Ketetapan Kongres;
• Tata Kelola dan Tata Laksana (TKTL) Organisasi PERSAGI;
• Keputusan MKEAG;
• Keputusan Rapat Kerja Nasional;
• Rapat Pleno Daerah;
• Peraturan Dewan Pimpinan Pusat;
• Surat Edaran Ketua Umum DPP;
• Ketetapan Kongres Daerah;
• Peraturan Dewan Pimpinan Daerah;
• Surat Edaran Ketua DPD;
• Peraturan Dewan Pimpinan Cabang; dan,
• Surat Edaran Ketua DPC.

Sebagai pilar kekuatan organisasi di seluruh penjuru tanah air, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PERSAGI mengkoordinasikan ribuan anggota profesi di tingkat provinsi. DPD bertugas untuk meneruskan dan menyesuaikan program strategis dari Dewan Pimpinan Pusat agar dapat diimplementasikan sesuai kebutuhan spesifik gizi di daerah masing-masing.