Aurasyifa S. Nixon

Jakarta, 25 Februari 2025 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Guna memantapkan implementasinya, diskusi intensif mengenai sistem dan tata kelola program ini digelar di Menara BRILiaN, Jakarta Selatan, dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan strategis.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Tigor Pangaribuan, menegaskan bahwa program MBG melayani setidaknya 3.000 klien dengan standar gizi yang ditetapkan oleh para ahli. Saat ini, BGN tengah menyusun berbagai kebijakan sebagai landasan hukum dan operasional agar program berjalan efektif.

Kolaborasi Lintas Sektor

Diskusi ini melibatkan berbagai sektor penting, mulai dari konsultan sistem manajemen, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, hingga Badan Pangan Nasional (Bapanas). Bapanas sendiri memegang peran kunci dalam pengawasan pangan segar, registrasi sarana penyimpanan, serta edukasi konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) berbasis pangan lokal.

Usulan Strategis PERSAGI

Dalam pertemuan tersebut, PERSAGI menyampaikan beberapa poin perbaikan penting untuk keberlanjutan program MBG:

• Regulasi Spesifik: Perlunya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) baru yang lebih spesifik mengatur standar gizi kelompok sasaran program MBG.
• Monitoring Berkala: Melakukan evaluasi status gizi klien secara rutin untuk mengukur efektivitas program dan mencegah masalah kesehatan.
• Penguatan Tenaga Ahli: Penambahan tenaga ahli gizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjamin keamanan pangan.
• Penerapan HACCP Praktis: Implementasi sistem keamanan pangan (HACCP) yang disesuaikan dengan skala institusi penyelenggaraan makanan (food service), bukan skala industri besar.